Tanjungpinang || mitrapolda.online
Dugaan praktik korupsi dan permainan proyek di lingkungan RSUD Raja Ahmad Tabib (RSUD RAT) Provinsi Kepulauan Riau kembali menjadi sorotan tajam publik.
Sejumlah laporan dan beberapa aduan temuan dari tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat terkait dugaan korupsi di dalam lingkungan RSUD RAT kepri ini, yang telah disampaikan ke pihak yang berkompeten aparat penegak hukum hingga kini belum mendapatkan tindak lanjut yang nyata.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar: ada kekuatan besar apa di balik kebisuan penegak hukum dan pihak pemerintahan yang berkompeten dalam permasalahan ini terhadap eks Direktur RSUD RAT, dr. Yusmanedi.
Selama masa kepemimpinan dr. Yusmanedi, RSUD RAT disebut-sebut menjadi lahan empuk bagi praktik pengaturan proyek,nepotisme dan kebijakan sistem dalam pengunaan keuangan terstruktur dan masif,ucap sumber internal yang me minta tidak di sebutkan nama nya supaya menjaga dan melindungi Hak nya.
Sejumlah sumber internal menyebut, berbagai proyek pengadaan alat kesehatan, pembangunan gedung, serta pengelolaan dana operasional rumah sakit dijalankan melalui pola yang diduga “sudah diatur sejak awal” — dengan melibatkan lingkaran orang dalam dan pihak kontraktor tertentu yang dekat dengan pimpinan.
“Semua proyek besar seolah sudah punya pemenang sebelum tender dibuka. Nama-nama kontraktor yang menang bisa ditebak dari awal,” ungkap salah seorang sumber di internal RSUD RAT yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Lebih jauh, dugaan adanya konspirasi sistematis dalam pengaturan proyek juga disebut melibatkan oknum di luar rumah sakit yang memiliki akses politik dan kekuasaan.
Pola semacam ini diduga masih berlanjut bahkan setelah dr. Yusmanedi tidak lagi menjabat, seolah jejaringnya tetap aktif dan dilindungi oleh sejumlah pihak yang memiliki kepentingan ekonomi maupun jabatan.
Kuat dugaan, praktik-praktik semacam ini telah menyebabkan kerugian besar terhadap keuangan daerah dan negara, sekaligus mencederai prinsip transparansi dalam pengelolaan dana publik di sektor kesehatan.
Ironisnya, meski laporan dan menyatakan kan di beberapa media online dan medsos oleh tokoh lembaga swadaya masyarakat dan lembaga aktifis pengiat anti korupsi telah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Kepri dan Polda Kepri, hingga kini belum terlihat adanya langkah tegas untuk melakukan penyelidikan. Situasi ini memunculkan persepsi publik bahwa eks Dirut RSUD RAT dr. Yusmanedi terkesan kebal hukum.
Sejumlah kalangan masyarakat sipil menilai bahwa dugaan pembiaran terhadap kasus ini bisa menimbulkan preseden buruk di Kepri, di mana pejabat dengan jejaring kuat bisa bebas dari jerat hukum meskipun ada indikasi kuat penyimpangan.
“Jika aparat tidak segera bertindak, publik bisa menilai ada pembiaran terhadap dugaan korupsi. RSUD RAT harus diaudit total, mulai dari masa jabatan dr. Yusmanedi hingga struktur yang sekarang,” tegas salah satu aktivis anti-korupsi di Tanjungpinang.
Dugaan kolusi di RSUD RAT juga disebut merembet ke RSUP Kepri, di mana beberapa nama pejabat lama masih memiliki pengaruh besar dalam penentuan kebijakan dan proyek. Pola keterkaitan antarinstansi ini semakin memperkuat dugaan adanya jaringan KKN yang saling menopang untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu.
Seruan Publik:
Masyarakat dan pegiat anti-korupsi mendesak KPK, Kejati Kepri, dan aparat penegak hukum pusat untuk segera turun tangan mengusut tuntas seluruh dugaan pelanggaran, termasuk kemungkinan adanya gratifikasi dan suap dalam pengaturan proyek.
Penegakan hukum yang tebang pilih akan menjadi ancaman serius bagi kepercayaan publik terhadap lembaga kesehatan dan pemerintahan daerah.
Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, termasuk eks pejabat seperti dr. Yusmanedi yang kini menjadi sorotan publik atas jejak kepemimpinannya di RSUD RAT Kepri.
Publik kini menunggu keberanian aparat penegak hukum dan pimpinan tertinggi pemerintah kepri untuk membuka kembali laporan-laporan yang selama ini terkesan “mati suri”. Jika tidak, kasus dugaan korupsi di RSUD RAT Kepri akan menjadi simbol nyata lemahnya integritas penegakan hukum dan kuatnya oligarki proyek di tubuh institusi pelayanan publik.(Tim)
(Kami membuka ruang untuk pihak terkait klarifikasi dan tanggapan supaya pemberitaan ini berimbang. Dan adil, karena pihak terkait sampai saat ini tidak dapat di konfirmasi dan tanggapan nya.)
JERITAN HATI KONTRAKTOR YANG TERANIAYA: KETIKA PENGABDIAN DIBALAS DENGAN PENDERITAAN
Ini bukan sekadar laporan kronologi. Ini adalah tangisan keluarga yang hancur, mimpi yang pupus, dan keadilan yang terenggut.
2022: Awal Mimpi yang Berubah Menjadi Mimpi Buruk
Dengan penuh harapan, beberapa kontraktor kecil mengerjakan proyek di RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) Provinsi Kepulauan Riau. Mereka bekerja siang malam, mengerahkan seluruh modal dan tenaga. Pekerjaan selesai dengan baik. Namun, bayaran? Hingga hari ini—23 Desember 2025, menjelang Natal dan Tahun Baru—keluarga mereka masih menunggu. Tiga tahun menunggu. Tanpa kepastian. Tanpa kejelasan.
Awal 2023: Kepercayaan yang Dikhianati
Meski belum dibayar, kontraktor tetap percaya dan menerima pekerjaan baru di RSUD RAT. Mereka pikir, ini kesempatan untuk membuktikan dedikasi. Namun, Mei 2023 datang seperti petir di siang bolong—pekerjaan dihentikan sepihak. Tanpa surat. Tanpa penjelasan. Tanpa ganti rugi.
Bayangkan: Anda sudah membeli material, membayar pekerja, lalu tiba-tiba pekerjaan dihentikan. Siapa yang menanggung kerugian? Keluarga Anda.
Januari-Mei 2023: Dimanfaatkan, Lalu Dibuang
Atas permintaan RSUD RAT, kontraktor diminta mengelola parkir rumah sakit. Mereka bayar gaji karyawan dan juru parkir dari kantong sendiri selama lima bulan. Ketika meminta ganti rugi yang sah, jawabannya: DITOLAK.
Hingga akhir 2025, uang itu tidak pernah dibayar. Bagaimana perasaan Anda jika diminta bekerja, lalu tidak dibayar selama hampir tiga tahun?
Agustus 2025: Puncak Keputusasaan
Dengan hati yang hancur dan dompet yang kosong, kontraktor mendatangi RSUD RAT untuk menagih hak mereka. Bukan dengan kekerasan. Bukan dengan ancaman. Hanya ingin berbicara, meminta keadilan.
Yang mereka terima? Perlakuan tidak pantas yang memicu keributan emosional. Tidak ada kontak fisik. Tidak ada perusakan. Hanya jeritan hati yang sudah tidak tahan lagi.
Dan apa balasannya? Mereka dilaporkan ke polisi dengan tuduhan yang dibuat-buat.
PENDERITAAN YANG TAK BERUJUNG
Sejak saat itu, kehidupan kontraktor dan keluarganya runtuh:
💔 Istri tercinta mengalami keguguran pada kehamilan pertamanya—calon buah hati yang dinanti hilang karena tekanan mental yang luar biasa.
🏚️ Aset pribadi dijual satu per satu untuk membayar utang kepada para pekerja yang juga menunggu gaji.
🚗 Kendaraan dirampas leasing karena cicilan tidak terbayar—akibat hak mereka yang ditahan RSUD RAT.
😷 Istri jatuh sakit, namun sang suami tak mampu membayar biaya pengobatan. Mereka terpaksa hidup berjauhan, dalam penderitaan fisik dan mental.
👮 Kini, di tengah keterpurukan ekonomi, alih-alih mendapat keadilan, mereka justru harus menghadapi laporan polisi.
PERTANYAAN UNTUK KITA SEMUA:
Apakah ini keadilan yang kita harapkan dari negara?
Apakah ini cara aparatur negara memperlakukan rakyatnya?
Apakah gaji, tunjangan, dan fasilitas yang diberikan rakyat layak diterima oleh pejabat yang bertindak seperti ini?
Berapa banyak lagi keluarga yang harus hancur sebelum keadilan ditegakkan?
KAMI MOHON DUKUNGAN ANDA
Ini bukan hanya perjuangan satu kontraktor. Ini perjuangan untuk keadilan, martabat, dan masa depan.
Kami mohon kepada:
Media massa untuk mengangkat kasus ini
Pejabat yang berintegritas untuk turun tangan
Masyarakat Indonesia untuk menyuarakan keadilan
Lembaga pengawas untuk melakukan investigasi
Jangan biarkan keluarga ini menjadi korban berikutnya. Jangan biarkan keadilan hanya menjadi kata-kata kosong.
Sebagai rakyat Indonesia yang berdaulat, mari kita bersatu mendukung mereka yang tertindas.
Karena hari ini mereka, besok bisa jadi kita.
Bagikan jika Anda peduli pada keadilan. Suara Anda adalah harapan mereka.