Riau — mitrapolda.online – Aroma tak sedap kembali menyeruak dari tubuh Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib (RSUD RAT) Provinsi Kepulauan Riau.
Mutasi salah satu pejabat penting rumah sakit tersebut, yakni mantan Wakil Direktur umum (Wadir) sdr PR, pada bulan mei 2023 memunculkan dugaan adanya skandal besar di balik keputusan tersebut.
Menurut informasi yang dihimpun oleh awak media, dan juga aktifis pengiat anti korupsi,mutasi tersebut diduga tidak murni karena evaluasi kinerja, melainkan akibat adanya intervensi kuat dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Sdr. M. Bisri, yang disebut-sebut ingin menutupi adanya dugaan permainan anggaran oleh para oknum yang selama ini beroperasi di lingkaran RSUD RAT bersama mantan Direktur RSUD RAT, Sdr. Dr.Yusmanedi.
Sejumlah narasumber menyebut, mantan Wadir RSUD RAT justru menjadi korban dalam pusaran permainan oknum pejabat dan kelompok mafia anggaran yang berusaha menjadikan dirinya sebagai kambing hitam atas berbagai persoalan keuangan dan proyek di rumah sakit tersebut.
“Secara personal, Wadir ini difitnah seolah-olah terlibat KKN, padahal banyak kegiatan dan kebijakan diambil sepihak oleh jajaran pimpinan lama RSUD RAT. Bahkan ada proyek yang dialihkan tanpa sepengetahuannya,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Lebih jauh, sumber tersebut juga menyebut bahwa opini publik semakin liar karena adanya hubungan keluarga antara mantan Wadir dan salah satu pejabat tinggi di Provinsi Kepri, sehingga isu seolah-olah Wadir umum RSUD RAT memanfaatkan kedekatan itu untuk kepentingan pribadi.
Padahal, menurut sejumlah sumber yang beredar di kalangan internal maupun masyarakat berbagai proyek seperti servis AC, perbaikan genset, dan rehabilitasi pagar RSUD RAT ternyata bermasalah.
Beberapa kontraktor mengaku hingga kini belum menerima pembayaran dengan alasan “dokumen masih dalam proses verifikasi dan riview” atau “masih dipelajari”.
Kondisi ini justru memperlihatkan adanya saling lempar tanggung jawab antara pihak RSUD RAT dan Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, hingga menimbulkan dugaan kebocoran anggaran dan mark up defisit keuangan RSUD RAT.
“Setelah mutasi Wadir dilakukan, muncul tagihan dari berbagai rekanan proyek yang belum dibayarkan. Namun, para pejabat terkait seolah saling cuci tangan,” ujar sumber lain.
Ironisnya, menurut sejumlah media lokal, pemberitaan mengenai defisit anggaran dan dugaan praktik mafia proyek di RSUD RAT sempat mencuat, namun kemudian seolah dibungkam oleh kekuatan besar yang berusaha menutupi skandal tersebut.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran masyarakat bahwa para oknum yang bermain di balik anggaran kesehatan Kepri telah merasa kebal hukum dan terlindung oleh jejaring kekuasaan tertentu.
Masyarakat pun berharap agar pemerintah pusat, khususnya Kejaksaan Agung RI, dapat turun tangan menelusuri dugaan skandal ini secara menyeluruh, agar terang benderang siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas defisit dan tumpukan hutang RSUD RAT yang hingga kini belum terselesaikan.
“Kasus ini jangan dibiarkan tenggelam. Jika benar ada praktik mafia anggaran di sektor kesehatan, itu bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi kejahatan terhadap rakyat yang membutuhkan layanan kesehatan,” tegas sumber investigatif yang ikut Memberikan dokumen pendukung kepada awak media.
Bersambung …
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan hasil temuan dan dokumen yang diterima redaksi, serta keterangan narasumber terpercaya yang meminta identitasnya dirahasiakan. Semua pihak yang disebut memiliki hak jawab dan klarifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Mutasi Wadir ini cuma pengalihan isu. Dalangnya pasti orang kuat yang merasa kebal hukum. Jangan biarkan mereka lolos!”…..
Iya,,,,yg nama nya korupsi hrs di usut tuntas
Istrinya di lengserkan dari RSUD RAT,
Suaminya korban tipu gelap,
Bukanya mendapat keadilan malah dilaporkan….
Sungguh malang nasib mereka…
Kok bisa gitu ?
Jadi laporanya di terima pihak (P) ?
sungguh miris kehidupan sahabat kami…
dari kecil beliau menderita akibat perpisahan orang tua.
moga Allah SWT menerima amal ibadahmu wahai sobat …
sungguh miris kehidupan sahabat kami…
dari kecil beliau menderita akibat perpisahan orang tua.
moga Allah SWT menerima amal ibadahmu wahai sobat …
Masyarakat Kepri butuh pelayanan kesehatan, bukan tontonan skandal anggaran. Kejaksaan Agung harus turun tangan, usut tuntas mafia di RSUD RAT.
Kalau iberita ini benar,,bearti RSUD RAT jadi sarang tikus tikus berdasi pantas saja pelayanan
Kesehatan di kepri jalan di tempat
Ayo kita berantas korupsi…ne seperti ny mereka yg di Kepri (kepulauan Riau) tidak takut di penjara..atau memang mereka kebal hukum..ayo KPK bersihkan semua koruptor yg ada di Kepri..TAKBIR.. ALLAHU AKBAR.. ALLAHU AKBAR
Istrinya di lengserkan dari RSUD RAT,
Suaminya korban tipu gelap,
Bukanya mendapat keadilan malah dilaporkan….
Sungguh malang nasib mereka…
@kiki, apa benar kontraktornya dilaporkan pihak RSUD RAT ke polres ia ?
Jadi lucu banget persoalannya 🤭🤭🤭
Jk yg dilaporkan personal ceritanya makin menarik nih…
Manajemen RSUD RAT dan Dinas Kesehatan Kepri kompak bungkam. Ada udang di balik batu nih, jangan-jangan semua ikut menikmati anggaran haram.”
Manajemen RSUD RAT dan Dinas Kesehatan Kepri kompak bungkam. Ada udang di balik batu nih, jangan-jangan semua ikut menikmati anggaran haram.”
Sy dengar mantan direktur RSUD RAT (dr. Y) punya paman dikejaksaan agung makanya dia terkesan kebal hukum.
Kok bisa gitu ?
Jadi laporanya di terima pihak (P) ?
Mutasi Wadir ini adalah upaya untuk membungkam kebenaran. Para pelaku ingin agar skandal ini tidak terungkap ke publik
@kiki, apa benar kontraktornya dilaporkan pihak RSUD RAT ke polres ia ?
Jadi lucu banget persoalannya 🤭🤭🤭
Jk yg dilaporkan personal ceritanya makin menarik nih…
@sandi. Jikalau demikian persoalannya mari kita bantu agar terungkap fakta sebenarnya dan bantu utk Viralkan.
@sandi. Jikalau demikian persoalannya mari kita bantu agar terungkap fakta sebenarnya dan bantu utk Viralkan.
moga Allah SWT selalu melindungi sahabat kami
sungguh miris kehidupan sahabat kami…
dari kecil beliau menderita akibat perpisahan orang tua.
moga Allah SWT menerima amal ibadahmu wahai sobat …
Dalam kasus proyek pemerintah yang sedang berjalan ketika terjadi mutasi pejabat, tanggung jawab atas pekerjaan tersebut akan beralih. Berikut adalah penjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab, beserta dasar hukumnya:
Tanggung Jawab Pejabat Lama
Pejabat lama tetap bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil selama masa jabatannya. Tanggung jawab ini mencakup :
– Keputusan dan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
– Kerugian negara yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian selama menjabat.
Tanggung Jawab Pejabat Baru
Pejabat baru bertanggung jawab untuk melanjutkan dan menyelesaikan proyek yang sedang berjalan. Ini termasuk :
– Memastikan proyek berjalan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.
– Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek.
– Mengambil keputusan yang diperlukan untuk kelancaran proyek.
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
– UU ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan upaya meningkatkan good governance.
– UU ini mengatur mengenai keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB.
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
– Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki posisi strategis dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak.
– PPK bertugas menetapkan rencana pengadaan, spesifikasi teknis, menyusun dokumen pemilihan, menetapkan pemenang, menandatangani kontrak, hingga mengawasi dan melakukan pembayaran.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain
– Mengatur tata cara penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain.
– Tuntutan ganti kerugian negara dapat dilakukan terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
Implikasi Mutasi Pejabat
Mutasi pejabat di tengah proyek dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti :
– Keterlambatan proyek karena pejabat baru memerlukan waktu untuk memahami proyek.
– Perbedaan persepsi atau kebijakan antara pejabat lama dan baru.
– Hilangnya pengetahuan yang bersifat tacit knowledge (tidak tertulis) yang dimiliki pejabat lama.
Upaya Mitigasi
Untuk meminimalkan dampak negatif mutasi, perlu dilakukan langkah-langkah seperti :
– Proses alih tugas yang terstruktur dan komprehensif.
– Dokumentasi proyek yang baik dan sistem informasi yang terdokumentasi dengan baik.
– Komunikasi yang efektif antara pejabat lama dan baru, serta dengan tim pelaksana proyek dan penyedia jasa.
Jika dilihat dan diurut dari alur dan patut adalah :
Gubernur
Sebagai kepala daerah, Gubernur memiliki tanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi. Ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintah dan penyelesaian masalah yang timbul. Gubernur memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah korektif dan memastikan bahwa proyek diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekda)
Sekda adalah pejabat tertinggi dalam struktur birokrasi pemerintahan provinsi dan bertanggung jawab membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Dalam konteks proyek bermasalah, Sekda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua dinas dan badan terkait bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Kepala Dinas/Badan Terkait
Kepala dinas atau badan yang bertanggung jawab atas proyek tersebut memiliki tanggung jawab operasional untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Ini termasuk melakukan audit internal, mengidentifikasi penyebab masalah, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Jika terjadi mutasi pejabat, kepala dinas/badan yang baru bertanggung jawab untuk melanjutkan upaya penyelesaian masalah yang telah dimulai oleh pejabat sebelumnya.
Jangan lh menzolomi saudara kita yg lg tdk berdaya,,hukum karma tuhan berlaku sobat jangan karna seorang pejabat merasa diri nya berkuasa ,,dan sesuka hati menindas orng yg lemah….ingat di atas langit msh ada langit
Jangan lh menzolomi saudara kita yg lg tdk berdaya,,hukum karma tuhan berlaku sobat jangan karna seorang pejabat merasa diri nya berkuasa ,,dan sesuka hati menindas orng yg lemah….ingat di atas langit msh ada langit
Klo ngk salah berita ini ada kaitannya dengan berita “Gerombolan Ini Berhasil Adu Domba Gubernur Kepri Dengan ponakan Ansar pun masuk jebakan”
Jadi cerita ini belum juga usai ia….
Berepisode pula….
Klu gitu boleh kita undang NETFLIX kwkwkw🤭🤭
Cerita Malin Kundang adalah kisah seorang anak yg durhaka pada ibunya atas kehendak sang maha kuasa sang anak disumpah jadi batu.
“Sepertinya yg terjadi pada persoalan diatas adalah kebalikannya deh”
Terus mau dinamain apa ?
Jadi apa pula akhirnya ?
Moga Allah SWT selalu memberikan jalan kembali kepada hamba yg dikehendakinya.
Cerita Malin Kundang adalah kisah seorang anak yg durhaka pada ibunya atas kehendak sang maha kuasa sang anak disumpah jadi batu.
“Sepertinya yg terjadi pada persoalan diatas adalah kebalikannya deh”
Terus mau dinamain apa ?
Jadi apa pula akhirnya ?
Moga Allah SWT selalu memberikan jalan kembali kepada hamba yg dikehendakinya.
Kalau TDK cepat sadar mereka yg di Kepri bisa-bisa nasib mereka akan sama dengan gubernur yg kemaren kena OTT sama KPK… mudah mudahan aja Allah membalas perlakuan jahat mereka karena kedzaliman yg udah mereka buat.
Kalau TDK cepat sadar mereka yg di Kepri bisa-bisa nasib mereka akan sama dengan gubernur yg kemaren kena OTT sama KPK… mudah mudahan aja Allah membalas perlakuan jahat mereka karena kedzaliman yg udah mereka buat.,.aamin y rabbal alamiin
Kayak nya kezaliman yg mereka buat seperti ber episode macam kasusnya Jessica Wongso wkwkwkwkwkwkw
Saya sangat SETUJUUU…. Pak Peri Andri
Biar semuanya kelihatan,
ada peristiwa apa yg dengan sengaja ditutupi dibalik persoalan ini.
Karna itu kita harus minta KPK untk usut semua permasalahan mengenai KORUPSI di KEPRI pak SOPIYAN…Suai tak pak..
Karna itu kita harus minta KPK untk usut semua permasalahan mengenai KORUPSI di KEPRI pak SOPIYAN…Suai tak pak..
Karna itu kita harus minta KPK untk usut semua permasalahan mengenai KORUPSI di KEPRI pak SOPIYAN…Suai tak pak..
Besar harapan kita seperti itu.
Namun terkadang harapan tdk sesuai yg di inginkan apa lagi persoalan ini ada kaitannya dgn sang Penguasa saat ini…
Ya saya setuju klu kasus korupsi di kepri di usut tuntas oleh kpk,,karna klu engk di usut tuntas banyak orang yg di rugi kan dlm mslh RSud Rat ,,dan banyak orng yg terzolimi dlm prihal dlm kasus ini,,, tegak kan lh keadilan buat saudara kita yg telah di rugi kan pada pihak yg bersangkutan dlm mslh korupsi ini…..
Ya saya setuju klu kasus korupsi di kepri di usut tuntas oleh kpk,,karna klu engk di usut tuntas banyak orang yg di rugi kan dlm mslh RSud Rat ,,dan banyak orng yg terzolimi dlm prihal dlm kasus ini,,, tegak kan lh keadilan buat saudara kita yg telah di rugi kan pada pihak yg bersangkutan dlm mslh korupsi ini…..
apakah kalian tak merasa punya malu kepada Allah SWT, sebaiknya kalian kembalikan hak – hak org yg telah melaksanakan pekerjaannya, ketahuilah kalian Wahai Pendusta…
Mereka yg telah bekerja pasti mengharapkan hasil dari pekerjaan mereka….
sudah bertahun2 hak org kalian tahan….
@KPK RI
@KEJAKSAAN AGUNG RI
@PPATK
@MABES POLRI
@MENDAGRI
@MENTRI KEUANGAN
@KEMENKES
@OMBUDSMAN RI
@LPSK
@KPPU@
@GUBERNUR KEPRI
@RUUD RAT Kepri
unik juga persoalan ini,
masih ada juga org jahat seperti ini…
nasehat “sebaiknya bersegeala kalian bertobat sebelum pintu taubat tertutup untukmu..
Iya,kiamat kecil udh kelihatan bertaubat lh wahai saudara2 qu ….. Bencana yg sudah ada skrg udh kelihatan,,itu sbnrnya sebagai teguran buat kita ,,sebelum terlambat msh ada waktu.benahi lh berhenti lh menzolimi orng ,,banyak orng yg menderita dlm kasus Rsud rat tanjung pinang ini
Iya kiamat kecil udh kelihatan segera lh betaubat ,,bencena yg ada ,,sdh kelihatan di mata kita skrg,,udh mendekati akhir zaman bertaubat lh saudara qu sblm terlambat,,
Kepada saudara2ku sebangsa dan setanah air, mhn bantu Viralkan Berita ini agar tidak ada lagi yg berani berbuat dzalim sesama kita….
PERJUANGAN KELUARGA KONTRAKTOR KECIL: KETIKA PENGABDIAN BERUBAH MENJADI PENDERITAAN
Sebuah kisah nyata tentang pengabdian, harapan, dan perjuangan untuk keadilan
Latar Belakang: Perjalanan yang Penuh Harapan
Pada tahun 2022, beberapa kontraktor kecil menerima kesempatan mengerjakan proyek di RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) Provinsi Kepulauan Riau. Dengan semangat membangun daerah dan penuh dedikasi, mereka menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai kontrak.
Namun hingga 23 Desember 2025—hampir tiga tahun kemudian—pembayaran yang menjadi hak mereka belum juga diterima. Keluarga-keluarga ini terus menunggu dengan harapan yang semakin memudar.
Kronologi Permasalahan
Awal 2023: Kepercayaan yang Dilanjutkan
Meski pembayaran proyek sebelumnya belum diterima, para kontraktor tetap menerima pekerjaan baru di RSUD RAT sebagai bentuk itikad baik dan kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Namun pada Mei 2023, pekerjaan dihentikan secara sepihak tanpa surat resmi dan tanpa penyelesaian kewajiban pembayaran.
Januari-Mei 2023: Pengelolaan Parkir
Atas permintaan RSUD RAT, para kontraktor diminta mengelola area parkir rumah sakit. Selama lima bulan, mereka membayar gaji karyawan dan juru parkir dari dana pribadi. Ketika mengajukan klaim penggantian biaya operasional yang sah, permohonan mereka ditolak. Hingga akhir 2025, kewajiban ini belum diselesaikan.
Konspirasi dalam Proyek Pengamanan dan Kebersihan
Pekerjaan yang sedang berjalan—yaitu proyek pengamanan dan kebersihan—juga dirampas secara tidak adil oleh pihak pemilik perusahaan yang dipinjam namanya untuk mengerjakan proyek tersebut. Tindakan ini diduga kuat merupakan hasil dari konspirasi dan persekongkolan yang merugikan kontraktor.
Agustus 2025: Upaya Dialog yang Berujung Masalah
Dengan kondisi ekonomi yang semakin terdesak, para kontraktor mendatangi RSUD RAT untuk meminta penyelesaian hak-hak mereka secara baik-baik. Namun, situasi berkembang menjadi tidak kondusif. Tanpa adanya tindak kekerasan atau perusakan, mereka justru dilaporkan kepada pihak kepolisian.
Dampak yang Dialami Keluarga
Sejak permasalahan ini terjadi, kehidupan para kontraktor dan keluarganya mengalami kesulitan berat:
Salah satu istri kontraktor mengalami keguguran pada kehamilan pertamanya akibat tekanan mental yang berkepanjangan
Aset pribadi terpaksa dijual untuk membayar kewajiban kepada para pekerja yang juga menunggu upah mereka
Kendaraan ditarik oleh leasing karena ketidakmampuan membayar cicilan
Kondisi kesehatan keluarga menurun namun tidak mampu mengakses layanan kesehatan yang memadai
Di tengah kesulitan ekonomi, mereka harus menghadapi proses hukum
Pertanyaan untuk Kita Renungkan Bersama
Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan rakyat, kita perlu merenungkan:
Bagaimana seharusnya institusi pemerintah memperlakukan mitra kerja mereka?
Apakah penyelesaian kewajiban pembayaran sesuai kontrak bukan merupakan hak yang harus dipenuhi?
Berapa banyak keluarga kontraktor kecil yang mengalami nasib serupa?
Bagaimana kita dapat memastikan sistem pengadaan yang lebih adil dan transparan?
Harapan dan Permohonan
Kami berharap kisah ini dapat menjadi perhatian bersama untuk:
Kepada Pemerintah dan Lembaga Terkait:
Melakukan audit dan investigasi yang objektif terhadap kasus ini
Memastikan penyelesaian kewajiban pembayaran sesuai kontrak yang berlaku
Meninjau ulang sistem pengawasan dalam pelaksanaan proyek pemerintah
Kepada Media dan Jurnalis:
Membantu mengungkap fakta secara berimbang dan objektif
Memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan penjelasan
Kepada Masyarakat Indonesia:
Memberikan dukungan moral kepada keluarga yang sedang berjuang
Ikut mengawasi penggunaan anggaran publik di daerah masing-masing
Menyuarakan pentingnya perlindungan terhadap kontraktor kecil dan UMKM
Kepada Lembaga Pengawas:
Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan
Memastikan tidak ada praktik konspirasi dan persekongkolan dalam pengadaan proyek
Mari Bersama Membangun Sistem yang Lebih Adil
Kasus ini bukan hanya tentang satu keluarga atau beberapa kontraktor. Ini tentang membangun sistem yang adil, transparan, dan melindungi hak-hak semua pihak—terutama pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Kontraktor kecil adalah mitra pembangunan yang seharusnya dilindungi, bukan dikorbankan. Mereka adalah wajah UMKM Indonesia yang berani mengambil risiko untuk membangun negeri.
Suara kita adalah kekuatan untuk perubahan.
Jika Anda peduli pada keadilan, perlindungan UMKM, dan masa depan yang lebih baik untuk Indonesia, mari bersama-sama mendukung penyelesaian kasus ini secara adil dan bermartabat.
Karena keadilan bukan hanya untuk yang berkuasa, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
Hari ini mereka, besok bisa jadi kita atau keluarga kita.
#KeadilanUntukKontraktorKecil #LindungiUMKM #TransparansiProyekPemerintah #IndonesiaAdil