Agam –mitrapolda.online – Dimana ada gula disana banyak semut, dimana ada uang negara disanalah tempat bersarangnya para rampok berdasi yang siap menggerogoti uang negara itu, hal ini dugaan ini terjadi pada Proyek Pembangunan jalan yang dikerjakan PT Anugerah Karya Bersama Persada melalui kontrak Nomor 21.09/RJ.DAU-DBH-P.I/DPUTR-AG/VII-2025 tanggal 31 Juli 2025 kembali menuai sorotan tajam.
Proyek yang bersumber dari DAU/DBH/APBD/APBN Tahun 2025 tersebut dipertanyakan kinerjanya, karena hasil pekerjaan dinilai tidak sesuai dengan harapan.
Kuat dugaan, dalam Pelaksanaan Proyek ini terjadi “Kongkalikong” antara beberapa pihak terkait, mulai dari Pelaksana hingga oknum Pengawas teknis di lapangan.
Buruknya sistem Pengawasan membuat mutu Pekerjaan disinyalir jauh dari standar yang seharusnya.
Akibatnya, Masyarakat sebagai penerima manfaat justru merasa sangat dirugikan.
“Uang Negara Miliaran rupiah sudah digelontorkan, tapi hasilnya asal jadi. Ini jelas merugikan rakyat. Kami minta aparat Penegak Hukum turun tangan,” ujar Bj Rahmat, Ketua DPW LSM Garuda NI Sumbar, saat dikonfirmasi wartawan Selasa (30/9) dengan nada kesal.
Warga mendesak Kejaksaan Negeri Agam segera memproses semua pihak yang terlibat dalam Proyek tersebut.
Mereka berharap Penegakan hukum dilakukan sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku, dengan memberikan sanksi setimpal bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan.
Kasus ini semakin menambah daftar panjang buruk dan lemahnya sistem Pengawasan terhadap proyek infrastruktur di Kabupaten Agam. Jika tidak segera ditindak, dikhawatirkan praktik serupa akan terus berulang dan menimbulkan kerugian negara yang lebih besar.
Hingga berita ini diturunkan tidak ada satupun pihak berkompeten yang bisa ditemu untuk kepentingan konfirmasi.Rls***(Bagindo)
