MASYARAKAT – ALIANSI RAKYAT MENGGUGAT (ARM)ARM Pertanyakan Hasil SP2HP Kasus Dugaan Korupsi Bunker RSUD RAT Kepri yang Seolah Hilang Ditelan Bumi

Tanjungpinang – mitrapolda.online – Minggu 9,November,2025-Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menyoroti lambannya penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan bunker RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) Provinsi Kepulauan Riau, yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti. Padahal, berdasarkan informasi dan hasil penyidikan sebelumnya, dua orang telah ditetapkan naik ke tahap penyidikan oleh Polda Kepri. Namun, hingga saat ini publik tidak lagi mendengar kejelasan proses hukumnya.

Ketua Umum ARM menegaskan bahwa kasus tersebut kini seakan “hilang ditelan bumi”, terutama sejak masa Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD RAT, saudara Luki, menjabat. ARM menilai kondisi ini menimbulkan kecurigaan adanya upaya pengaburan fakta hukum dan potensi intervensi pihak-pihak tertentu.

“Ini menjadi tanda tanya besar bagi publik. Jangan sampai ada permainan di balik meja yang menghambat penegakan hukum. Kasus ini jelas sudah pada tahap penyidikan — artinya, unsur perbuatan melawan hukum dan alat bukti awal sudah cukup kuat,” tegas Ketua ARM.

ARM juga mengutip pandangan pengamat hukum dan praktisi anti korupsi, yang menilai bahwa aparat penegak hukum harus segera memberi transparansi melalui SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada pelapor maupun masyarakat agar tidak menimbulkan asumsi negatif terhadap kinerja aparat.

menambahkan, “Ketika sudah ada dua tersangka yang naik ke tahap penyidikan, tetapi tidak ada kelanjutan atau publikasi resmi dari Polda Kepri, maka wajar jika publik menduga adanya ketidakseriusan. Ini harus menjadi atensi serius KPK RI, Satgas Anti Korupsi, dan Mabes Polri agar kasus ini tidak mandek.”

ARM menegaskan, pihaknya akan melayangkan surat resmi kepada KPK RI dan Ombudsman Republik Indonesia untuk meminta supervisi terhadap kinerja Polda Kepri dalam menangani perkara ini. Kasus dugaan korupsi di RSUD RAT bukan hanya menyangkut kerugian negara, tetapi juga cerminan moralitas dan akuntabilitas pejabat publik dalam mengelola dana rakyat.

ARM menyerukan agar seluruh aktivis, penggiat hukum, dan masyarakat sipil bersatu mengawal kasus ini, agar tidak dibiarkan menguap begitu saja. “Hukum jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kami akan terus menyoroti sampai ada kejelasan hukum yang berpihak kepada kebenaran,” tutup Ketua ARM.

Tim ( red***)