Jakarta, 4 November 2025 —
Ketua Umum Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Furqon Mujahid Bangun menyampaikan desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) agar tidak hanya terfokus pada kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Riau, tetapi juga membongkar berbagai kasus korupsi lain yang tersebar di Kabupaten/kota se-Provinsi Riau, yang hingga kini terkesan mangkrak dan tidak ada tindak lanjut.
Menurut Furqon Mujahid yang juga dikenal sebagai tokoh pegiat anti korupsi nasional tersebut menyatakan jika Korupsi di Provinsi Riau sudah menjadi penyakit kronis yang merata, bukan hanya di tingkat provinsi, namun juga di daerah seperti Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), di mana berbagai dugaan penyimpangan anggaran terjadi di Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
“Kasus-kasus di Rohil itu sangat jelas dan terang benderang, baik dari hasil temuan lapangan maupun laporan masyarakat,Namun anehnya, aparat penegak hukum di wilayah tersebut seolah menutup mata,” tegas Ketua umum ARM.
Ketua umum ARM menilai bahwa mandeknya proses hukum di daerah menjadi indikasi kuat adanya kongkalikong antara oknum pejabat daerah dan aparat penegak hukum (APH), sehingga banyak kasus korupsi besar tidak tersentuh sama sekali, salah satu isu di masyarakat kabupaten Rohil terkait penerimaan calon P3K di Disdik Rohil yang mana banyak nya temuan laporan data di lapangan masuk,
“Kami mempertanyakan, ada apa dengan APH di wilayah Riau khususnya di Rohil? Mengapa laporan dan bukti-bukti yang sudah di sampaikan tidak pernah ditindaklanjuti dengan serius?” ujarnya dengan nada tegas.
Lebih lanjut Ketua Umum ARM mendesak agar KPK RI segera turun langsung ke daerah-daerah, melakukan audit investigatif terhadap proyek-proyek APBD yang diduga bermasalah, serta memeriksa seluruh pejabat terkait tanpa pandang bulu.
“Jika KPK ingin benar-benar menegakkan keadilan dan memberantas korupsi di Riau, jangan hanya berhenti di satu kasus. Rakyat menunggu langkah nyata dan keberanian KPK untuk membongkar semua praktik busuk yang merugikan keuangan negara,” pungkas Ketua Umum ARM. (**)
