ROKAN HILIR –mitrapokda.online Sabtu,16/05/2026 Dugaan praktik korupsi berjamaah kembali mencuat di Kabupaten Rokan Hilir. Kali ini sorotan tajam tertuju pada pengelolaan dana BUMKep JAYA SENTOSA di Desa Kubu I, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, yang diduga kuat hanya menjadi ajang bancakan oknum tertentu.
BUMKep yang dipimpin Direktur SUPARMAN dan berada di bawah kepemimpinan Penghulu MUKHLISIN itu diketahui menerima penyertaan modal fantastis mencapai Rp252 juta lebih, yang bersumber dari Dana Desa (DD) pusat dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Riau.
Rincian dana tersebut yakni:
Tahun 2019:
Rp50.000.000 dari Dana Desa (DD)
Rp137.000.000 dari BKK Provinsi Riau
Tahun 2020:
Rp65.000.000
Total keseluruhan dana yang digelontorkan ke BUMKep JAYA SENTOSA pada tahun 2019–2020 mencapai Rp252.000.000.
Namun ironisnya, kondisi di lapangan justru memunculkan tanda tanya besar. Usaha Depot Air milik BUMKep disebut warga hanya formalitas administrasi semata. Peralatan yang tersedia sangat minim dan operasional usaha itu hanya berjalan beberapa bulan sebelum akhirnya tutup dan tidak lagi beroperasi.
“Depot air itu cuma simbol saja. Tidak jelas pengelolaannya, sekarang sudah mati total,” ungkap salah seorang warga Kubu I kepada awak media.
Yang lebih mencurigakan lagi, usaha jual beli kelapa sawit milik BUMKep disebut tidak diketahui keberadaannya secara jelas. Tidak ada transparansi terkait aset, aktivitas usaha, maupun keuntungan yang pernah dihasilkan.
Di sisi lain, Direktur BUMKep SUPARMAN justru diketahui memiliki usaha pribadi jual beli sawit di halaman rumahnya sendiri. Kondisi ini memicu dugaan kuat adanya konflik kepentingan hingga penyalahgunaan aset dan dana BUMKep untuk kepentingan pribadi.
Masyarakat Desa Kubu I pun mulai geram. Mereka menilai selama kepemimpinan Penghulu MUKHLISIN yang kini masih menjabat melalui perpanjangan masa jabatan (PMJ), desa mereka tidak mengalami kemajuan berarti.
“Kubu I ini desa terisolir. Jalan hancur total, kalau hujan mobil tidak bisa masuk. Selama Mukhlisin memimpin tidak ada perubahan,” ujar seorang warga dengan nada kecewa.
Warga dan pemerhati hukum di Kabupaten Rokan Hilir mendesak Inspektorat Rohil, Kejari Rohil, hingga Krimsus Polda Riau segera turun tangan melakukan audit total dan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan dana BUMKep tersebut.
Mereka juga meminta aparat penegak hukum tidak tutup mata terhadap dugaan praktik korupsi yang disebut-sebut hampir merata terjadi pada program BUMKep di sejumlah kepenghuluan di Rohil.
“Kami meminta APH dan Krimsus Polda Riau menjadikan persoalan ini sebagai atensi serius. Dugaan BUMKep fiktif dan mangkrak hampir terjadi di banyak desa. Dalam waktu dekat kami akan membuat laporan resmi ke Polda Riau Krimsus Unit 3,” tegas salah seorang pemerhati hukum Rohil.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik. Warga berharap aparat penegak hukum segera memanggil dan memeriksa seluruh pihak terkait, termasuk Direktur BUMKep dan Penghulu Mukhlisin, demi membuka terang dugaan penyimpangan dana rakyat yang diduga telah merugikan masyarakat Desa Kubu I.
Redaksi ; Ade nofky
