Lampung Barat mitra polda news.online Selasa 03/10/2023.
Wildan Selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan Kabupaten Lampung Barat Menyampaikan Kepada Awak Media
Dana Desa merupakan Dana yang di kucurkan dari pusat untuk kesejahteraan masyarakat Desa,dengan dikelola oleh kepala Desa beserta jajaran sebagai Pemerintah Desa.
Namun saat ini kami Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan,telah menemukan beberapa kejanggalan di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.
Kejanggalan tersebut merupakan Belanja Desa T.A 2022-2023 diantaranya,penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya(Insentif Perawat Pekon penanganan covid 19 Rp.44.547.600.
Belanja diatas patut kami pertanyakan berapa jumlah perawat yang bekerja dalam penanganan covid 19 dan siapa saja perawat yang terlibat dalam penanganan covid 19 tersebut.
Karena dengan anggaran yang begitu besar merupakan hal yang mustahil dan patut di telusuri,karena kami melihat di pekon,pada tahun 2022 tidak ada belanja penanganan covid 19.
Selain dari Penangan Covid,adapun temuan kami yang berupa Fisik Rabat beton Jalan Desa,tahun anggaran 2022-2023.
kami lihat dikerjakan secara asal asalan diduga tidak sesuai spek juknis pembangunan.
Jalan Desa Tersebut adalah,Pembangunan Rabat Beton PMK Ham Tumi Tahap 1 Tahun 2022 Rp.34.531.000,Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan jalan Lingkungan Pemukiman/Gang(Jalan Lingkar PMK II) Rp.49.125.000,Pembangunan Jalan Usaha Tani (Rabat Beton Pelabuhan Tala) Tahap 2 Tahun 2022 Rp.96.220.000.
Pengerjaan jalan Desa diatas dikerjakan pada tahun 2022,berdasarkan temuan kami terlihat sudah banyak mengalami kerusakan atau bobrok hal tersebut menimbulkan asumsi kami adanya pengurangan spek/Rab Volume sehingga tidak maksimalnya suatu pengerjaan.
Jika melihat lebih dalam lagi,adukan semen diduga tidak sesuai dengan juknis pembangunan jalan Desa,sehingga jalan Desa cepat rusak dan tak azas manfaat bagi masyarakat selaku pengguna jangka waktu panjang.
Selain pengerjaan Tahun 2022 adapun Pengerjaan tahun 2023,Rehabilitasi/Peningkatan’Pengerasan/Jalan Desa(Pembangunan Pengerasan Jalan Lingkar PMK II).
Fisik jalan Desa tahun 2023 kami melihat beberapa unsur penyelewengan diantaranya,ada beberapa material sengaja di kurangi dan Papan Informasi yang tidak terpasang,sehingga ini jelas merupakan Tindakan melawan hukum dengan delik upaya menutupi keterbukaan informasi agar tidak ada monitor dari masyarakat dan diduga leluasa melakukan Penyelewengan Untuk memperkaya diri sendiri.
Wildan mengatakan bahwa Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan Kabupaten Lampung Barat telah menyurati Peratin Negeri Ratu namun tidak ada jawaban seolah pemerintah Pekon merasa tak bersalah padahal kami sudah mengantongi bukti yang memang bisa dikatakan akurat.
Untuk itu kami meminta Kepada BPK Ri Perwakilan Lampung sebagai aparat berwenang dalam Pengawasan keuangan negara untuk turun memeriksa seluruh belanja Desa pekon Negeri Ratu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat karena kami duga banyak belanja Desa yang mengandung Penyelewengan
By: hms*** TR32
