Solok –mitrapolda.online,Senin 08/06/2026. Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kilogram dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Solok. Kondisi tersebut terjadi di Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, serta Nagari Talang Babungo dan Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat, selain sulit diperoleh, harga gas LPG 3 kilogram di tingkat pangkalan maupun pengecer diduga telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Bahkan, harga gas subsidi tersebut disebut-sebut mencapai Rp35.000 per tabung.
Warga mengaku keberatan dengan kondisi tersebut karena gas LPG 3 kilogram merupakan kebutuhan pokok yang digunakan sehari-hari, terutama oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.
Kelangkaan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dinilai telah membebani perekonomian masyarakat.
“Kami berharap pemerintah dan aparat terkait segera turun tangan. Selain sulit didapat, harganya juga sangat tinggi sehingga memberatkan masyarakat,” ungkap salah seorang warga.
Masyarakat meminta aparat penegak hukum, khususnya jajaran Polres Solok dan Polsek setempat, untuk melakukan pengawasan serta penertiban terhadap distribusi dan penjualan gas LPG subsidi 3 kilogram apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran aturan maupun permainan harga oleh oknum pangkalan.
Selain itu, masyarakat juga berharap Pemerintah Kabupaten Solok melalui instansi terkait dapat melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi LPG subsidi agar pasokan kembali normal dan harga dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kelangkaan dan tingginya harga LPG 3 kilogram ini dinilai perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait, mengingat gas subsidi tersebut diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Warga berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pihak terkait lainnya dapat segera mengambil langkah konkret untuk memastikan ketersediaan pasokan dan mencegah terjadinya praktik penjualan di atas harga yang telah ditetapkan.
(Redaksi :Ade nofky)
Catatan: Dugaan adanya permainan harga oleh oknum pangkalan masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak terkait agar pemberitaan tetap berimbang sesuai kaidah jurnalistik.
